Pembangunan Mega Proyek PLTU Jungkat Sejak 2010 Tidak Kunjung Rampung, KPK Harus Turun Tangan

HAIMEDIA.ID, Kalbar – Pembangunan Mega Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) yang dimulai sejak tahun 2010 hingga awal 2021 ini belum juga berfungsi, hal tersebut menjadi pertanyaan besar sejumlah warga dan LSM.

Ketua Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (KOMDA LP-KPK) Kalbar mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut hal tersebut dan mempertanyakan kenapa Mega proyek yang telah menelan pembiayaan dari uang Negara yang bernilai Triliunan Rupiah itu bisa mangkrak dan tidak berfungsi.

“Kami dari LP-KPK mendesak APH untuk mengusut hal ini, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, lebih khususnya KPK. Ada apa dibalik Mega Proyek yang telah menghabiskan Uang Negara yang bernilai triliunan ini ???” tutur Sukahar, S.H,MH Ketua Komda LP-KPK Kalimantan Barat.

Sukahar menduga ada skandal KKN dalam pembangunan PLTU Parit Baru yang berlokasi di Desa Jungkat Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah itu.

“Setelah kita berkunjung, tidak ada respon yang bearti, yang namanya penegakan hukum Non Struktural seperti LSM, bagi mereka hanya di pandang sebelah mata, sebagian besar Proyek Pemerintah, yang pekerjaannya, melebihi waktu kontrak tetap mendapatkan perlindungan, beda dengan proyek yang di kerjakan melalui Partikelir/ Sub, penekanannya luarbiasa sesuai dengan waktu kontrak,”ucap Sukahar Senin (18/01/2021).

Disebut Sukahar mangkraknya pembangunan PLTU juga diketahui Presiden dan sempat meninjau ke lokasi pembangunan.

“Proyek ini telah diketahui bapak Presiden Jokowi yang mana beliau sempat datang dan meninjau langsung pembangunan pada tahun 2016 lalu,” lanjut Sukahar.

Menurut keterangan MI salah satu warga yang tinggal dekat lokasi pembangunan, bahwa pembangunan itu sejak dimulai hingga saat ini tidak ada kejelasan.

“Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang 2021 proyek tersebut tidak kunjung rampung, bahkan terkesan mangkrak. Ironisnya lagi proyek tersebut telah di kunjungi dua kali oleh bapak Presiden, namun tetap tidak menemui penyelesaian bahkan di dirikan lagi pembakit lain seperti :

1. PLTD SWASTA yang dilaksanakan oleh PT. BUGAK BERAWANG CEMERLANG dan terakhir juga sudah tidak beroperasi lagi.
2. PLTG SWASTA juga didirikan, namun secara nyata bukan PLTG yang terjadi, tetapi justru tetap menggunakan MESIN DIASEL sebagai pembangkitnya,” ungkap MI.

Dilansir dari TEMPO.CO terbit Kamis 2 Juni 2016 bahwa Presiden sengaja datang ke Kalbar untuk meninjau Proyek yang mangkrak.

“Saya sengaja ke sini karena mengetahui ada proyek pembangunan pembangkit yang mangkrak tujuh hingga delapan tahun,” kata Jokowi, Kamis, 2 Juni 2016 silam di Mempawah, Kalimantan Barat.

Jokowi mengatakan dia mendadak merencanakan ke Kalimantan Barat untuk meninjau groundbreaking karena mendengar soal proyek pembangunan yang mangkrak tersebut. “Saya akan datang jika ada persoalan. Ini duit negara, duit rakyat. Saya ingin melihat progres MPP ini,” katanya.

Jokowi menekankan kepada Sofyan Basir yang kala itu menjabat Dirut Utama PT PLN untuk bisa memastikan kapan pembangkit tersebut bisa beroperasi.

“Saya tanya dua kali, untuk MPP September ini kelar, untuk PLTU akhir tahun ini. Saya akan awasi,” ujar Jokowi yang dilansir dari TEMPO.CO Kamis (02/06/2016).

Dilain pihak, PT.PLN(Persero) Unit Induk Pengadaan(UIP) melalui Lintang selaku Humas saat di konfirmasi mengatakan pembangunan itu masih berlanjut dan sedang dalam pengerjaan.

” Pembangunan masih berjalan, bukan mangkrak pekerjaannya ada tapi progresnya kecil, yang menjalankan itu Mobile Power Plant (MPP) yang merupakan anak perusahaan PLN, pekerjaannya kita bayar sesuai progres,”kata Lintang saat ditemui di Kantornya pada Senin (11/01/2021)

Saat ditanya berapa lama jangka waktu kontrak, ia mengaku tidak mengetahui.

“Jawaban saya, saya tidak tau detail pak, sebab bapak datangnya tiba-tiba tanpa janjian jadi saya tidak siap,”ucap Lintang.

Sebelumnya tim Julurnews.com bersama rekan media lain dan unsur Lembaga LP-KPK dan LP3K-RI sudah beberapa kali datangi kantor UIP PLN Wilayah Kalbar sesuai prosedur dan pihak PLN bahkan minta No HP dan Identitas.

Awak media mencoba melempar beberapa pertanyaan namun terkesan ada yang ditutupi bahkan mengucapkan kata- kata yang kurang bersahabat.

“Saya gak suka lho, mohon maaf ya kalau bapak mempertanyakan apa masalah tapi saya tidak memegang data, jangan saya dipersalahkan, saya ga suka lho digituin, saya bisa laporkan juga,”ucap Lintang ketus.

Hermanto Investigator LP3K-RI menyayangkan sikap Humas PLN yang terkesan tidak bersahabat.

” Saya merasa heran dan menyayangkan sikap dari Humas PLN yang terkesan menunjukan sikap yang tidak bersahabat gitu, seakan akan ada sesuatu yang ditutupi, padahal kita datang dengan baik baik untuk mendapat informasi dan keterangan, jika humas tidak pegang data kenapa bukan GM nya yang menemui kita,” kata Hermanto kesal saat dimintai tanggapannya pada Selasa (19/01/2021).

Penulis: tim jalurnews.com