“Dianggap Gila” Presiden Trump Dijauhkan dari Tombol Nuklir AS

HAIMEDIA.ID, Jakarta – Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan pada hari Jumat bahwa dia berbicara dengan pemimpin tertinggi militer negara itu tentang memastikan bahwa Presiden Donald Trump yang “tidak terpengaruh” tidak melancarkan serangan nuklir pada hari-hari terakhirnya menjabat.

Petinggi Demokrat di Kongres mengatakan dia berbicara dengan Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley untuk membahas tindakan pencegahan yang tersedia untuk mencegah presiden yang tidak stabil memulai permusuhan militer atau mengakses kode peluncuran dan memerintahkan serangan nuklir.

Pengakuan luar biasa bahwa Pelosi telah berbicara dengan petinggi militer tentang pembatasan kekuasaan presiden yang diabadikan dalam Konstitusi AS datang dalam sebuah surat kepada rekan-rekan Demokratnya, dan menyoroti ketegangan di Washington selama sisa hari Trump di Gedung Putih.

“Situasi presiden yang tidak terkendali ini sangat berbahaya, dan kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi rakyat Amerika dari serangan tidak seimbangnya terhadap negara kami dan demokrasi kami,” tulisnya, seperti dikutip CGTN, Sabtu (9/1/2021).

Seorang juru bicara Milley, Kolonel Dave Butler, mengatakan bahwa Pelosi memang memanggil ketua gabungan tetapi tidak akan memberikan rincian selain mengatakan Milly “menjawab pertanyaannya mengenai proses otoritas komando nuklir”.

Pelosi dalam suratnya juga mengatakan bahwa dia siap untuk meluncurkan proses pemakzulan terhadap Trump jika dia tidak mengundurkan diri secara sukarela atau jika Wakil Presiden Mike Pence tidak memulai proses yang diatur dalam Amandemen ke-25 yang memungkinkan dia dan kabinet untuk mencopot presiden.

“Jika presiden tidak segera meninggalkan jabatannya dan dengan sukarela, Kongres akan melanjutkan tindakan kami,” katanya.

Artikel pemakzulan telah dirancang tetapi belum diperkenalkan. Momentum tumbuh di antara Demokrat di Capitol Hill karena menggulingkan Trump setelah para pendukungnya menyerbu Capitol AS, berusaha mencegah anggota parlemen untuk memberikan sertifikasi kemenangan pemilihan November dari Demokrat Joe Biden.

Anggota parlemen Demokrat dan Republik sama-sama menggambarkan kekacauan itu, di mana lima orang tewas termasuk seorang perwira Polisi Capitol AS, sebagai pemberontakan, dan kritikus menuduh Trump mengobarkan kerusuhan yang disertai kekerasan.