Telisik Rekening Staf Istri, KPK Periksa Aliran Korupsi Edhy Prabowo
Komisi Pemberantasan Korupsi | Foto : Istimewa
HAIMEDIA.ID, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik rekening bank serta kartu ATM yang diduga digunakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk berbelanja barang mewah saat kunjungan ke Amerika Serikat. Rekening atas nama Ainul Faqih yang merupakan staf istri Edhy, Iis Rosita Dewi, itu diduga menampung uang dari eksportir benih lobster.
“Penyidik memeriksa Ainul Faqih, staf istri EP (Edhy), dan dikonfirmasi tentang pengetahuannya mengenai rekening dan kartu ATM yang diduga sebagai penampungan uang yang diduga berasal dari pihak eksportir benur lobster. Uang-uang tersebut diduga dipergunakan untuk kepentingan tersangka EP,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (6/1/2021).
Ainul juga menjadi salah satu tersangka dalam kasus itu. Sebelumnya, KPK menduga Ainul menampung transfer uang dari pemilik PT Aero Citra Kargo Ahmad Bahtiar. KPK mencatat rekening Ainul setidaknya pernah menerima transfer senilai Rp3,4 miliar pada 5 November 2020 dari Ahmad Bahtiar. Selain memeriksa staf istri Edhy, penyidik juga memeriksa pihak swasta dari PT Sentosa Bahari Sukses bernama Johan. Ia dicecar soal perizinan pengiriman benih losbter. KPK juga menduga ada setoran ke PT Aero Citra Kargo terkait pengiriman benur.
“Saksi Johan dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait perizinan dan pengiriman benih lobster di KKP dan digali lebih lanjut soal dugaan setoran uang kepada PT ACK (Aero Citra Kargo),” kata Ali.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu yakni Edhy Prabowo, dua Staf Khusus Menteri KKP yakni Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.
KPK menduga Edhy menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara Rp1,4 miliar). Senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu. Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy.
KPK juga menemukan rekening Ahmad Bahtiar dan seorang lagi pemilik PT Aero, Amri, yang diduga menampung dana Rp9,8 miliar dari perusahaan-perusahaan eksportir. Kedua pemegang PT Aero itu diduga sebagai nominee atau perwakilan pihak Edhy dan seorang bernama Yudi Surya Atmaja.
Sementara itu, dari informasi yang didapat, disebutkan Siswadi Pranoto tersangka kasus suap yang ditahan terkait OTT KPK mentri KKP adalah pemilik PT.ACK dan ATT Group. Dimana anak perusahaannya PT. PLI juga tersangkut dikasus yang sama, direktur PT. PLI adalah adik kandungnya dengan nama Dipo Pranoto. Terkait hal ini, Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi berjanji akan mengkonfirmasi dan digali lebih lanjut informasi tersebut.
“Semua data dan informasi yang kami miliki pasti akan dikonfirmasi dan digali lebih lanjut pada saksi-saksi yang akan dipanggil terkait konstruksi perkara tersebut,” kata Ali Fikri
Disebutkan bahwa kakak beradik ini memiliki jejaring bisnis di airport, seperti PT MAU sebuah perusahaan warehouse operator yang mengopersikan gudang BGD dan PT. Avatas regulated agent adalah perusahaan ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk melakukan cargo security screening dan satu perusahaan ground handling Menzeis Aviation yang melakukan kegiatan di sisi udara bandara.
Dengan jejaring ini, mereka dengan mudah dapat melakukan kegiatan tanpa dapat dideteksi oleh aparat, seperti kegiatan export dimana mulai trucking/handling (PLI), kemudian security screening (Avatar) dan gudang lini 1 (MAU) adalah miliknya sendiri sehingga barang export apa saja bisa diloloskan dengan mudah tanpa terdeteksi.
“Di sektor import mereka memilik 2 perusahaan customs clearance PJT yaitu PT. GTLN dan PT. ESN yang bermitra e-commerce ternama Lazada,” ujarnya.
Dengan menguasi gudang lini 1 dan 2 perusahaan PJT ini, mereka dapat beroperasi secara tidak terdeteksi dalam melakukan proses importasi apapun.
“Mereka sudah melakukan praktek monopoli selama kurang lebih 10 tahun terakhir dan itulah sebabnya mereka dapat dengan mudah melakukan monopoli dan berkolusi untuk memamipulasi data export benur dengan Kementrian KKP dengan mudah,” katanya. (**)
